LAPORAN HASIL MONITORING PORPROV. V TAHUN 2014 SAMARINDA 5 – 18 NOPEMBER 2014

Lekop Monitoring Porprov


LAPORAN
HASIL MONITORING PORPROV. V TAHUN 2014
SAMARINDA 5 – 18 NOPEMBER 2014

SALAM OLAHRAGA
A. PENDAHULUAN
Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Untuk PON XIX Tahun 2016 akan digelar di Jawa Barat sebagai tuan rumah.
KONI Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Daerah Kalimantan Timur akan turut serta dalam multi event tersebut.
Sebagai daerah peserta diwajibkan mengikuti Pra PON atau Babak Kualifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015/2016.
Untuk mendapatkan atlet yang potensial maka KONI Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov.) ke V sebagai salah satu penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan pada event Pra PON dan PIN XIX tahun 2016.

KONI Prov. Kaltim sebagai penanggung jawab penyelenggara Porprov. V yang pelaksanaannya didelegasikan kepada KONI Kota Samarinda melalui Pemerintah Kota Samarinda.
Atlet-atlet potensial hasil Porprov. V akan dipersiapkan mengikuti Pra PONBabak Kualifikasi PON, oleh karenanya mereka-mereka ini wajib dan harus mewakili Kalimantan Timur, baik di Pra PON maupun pada PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat.
Lembaga Kajian Olahraga (LeKOP) Kalimantan Timur pada Porprov. V ini memantau sekaligus memonitor pelaksanaan baik pertandingan maupun perlombaan secara langsung.
Metode yang dipakai untuk memantau dan memonitor pelaksanaan Porprov. V tahun 2014 ini antara lain:
a. Meninjau langsung di lapangan baik pertandingan perlombaan cabang olahraga yang digelar.
b. Berdialog langsung dengan panitia pelaksana di lapangan untuk mendapatkan informasi baik pertandingan, perlombaan maupun tentang atlet peserta yang dikirim oleh KONI Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
c. Mempertanyakan tentang mutasi atlet baik dalam provinsi Kalimantan Timur maupun dari luar provinsi Kalimantan Timur.
d. Dan masalah-masalah lain yang dipandang pelru oleh tim monitoring.
Dari hasil pemantauan dan monitoring tim Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kaltim menyampaikan poin-poin yang dianggap urgen sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Porprov. VI yang akan dating di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018.
B. PERMASALAHAN
I. Peraturan Pertandingan
a. Peraturan Porprov. V Kaltim 2014 (SK Ketua KONI Kaltim; SKEP-052.1 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014) tidak dilaksanakan secara konsekuen antara lain; tidak ada tes doping, tidak ada penaikan bendera pada Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)
b. Jadual Pertandingan tidak sesuai dengan pelaksanaan (tidak efektif)
c. Pemberitahuan KONI Kaltim ke KONI Kab/Kota tentang jumlah cabor dan nomor tanding terlambat.
d. Perubahan jadual pertandingan kurang disosialisasikan.
II. Tim Keabsahan
Dalam pelaksanaan pertandingan/perlombaan olahraga dibentuk tim keabsahan.
Tim ini untuk menetapkan sah atau tidaknya atlet yang terdaftar dalam pertandingan/perlombaan. Oleh karena itu tim keabsahan ini harus mengerti dan mengetahui asal usul atlet, apakah atlet itu atlet dalam daerah Kaltim atau dari luar provinsi Kaltim.
Apabila atlet itu berasal dari dalam Kaltim yang pindah dari Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lain perlu adanya izin mutasi dari daerah asal cukup oleh KONI Kabupaten/Kota saja.
Tim keabsahan hanya melihat atlet mutasi itu dengan bukti adanya KTP dan kartu keluargasaja. Sedangkan atlet mutasi dari luar Kaltim atau luar provinsi harus mengacu kepada aturan mutasi yang sudah baku ditetapkan melalui surat keputusan KONI pusat nomor: 56 tahun 2010 (Peraturan tentang mutasi atlet dalam rangka PON).
Hal ini yang mengakibatkan adanya protes dari kontingen lain.
Tujuan peraturan tersebut adalah agar supaya atlet yang melakukan mutasi dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah sehingga atlet tersebut dapat tampil mewakili suatu provinsi pada PON.
Pra PON adalah ajang penjaringan atlet potensial untuk mewakili Kaltim pada Pra PON maupun PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat.
Walaupun setiap atlet berhak untuk melakukan mutasi tetapi dia harus sesuai dengan ketentuan prosedur mutasi untuk atlet dari luar provinsi Kalimantan Timur antara lain:
a. Mengajukan mutasi secara tertulis oleh atlet diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PON.
b. Surat Permohonan Mutasi (SPM) wajib diajukan kepada klub/Pengkab/Kota yang bersangkutan dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota/Pengrov./KONI Provinsi asal dengan melampirkan:
1) Surat Keterangan pindah domisili.
2) Foto copy Surat Bukti alasan mutasi.
c. Alasan atlet untuk pindah domisili ke provinsi lain adalah:
1) Mengikuti kepindahan orang tua
2) Mengikuti suami/isteri
3) Pindah tugas/mutasi kepegawaian
4) Mendapat pekerjaan di provinsi tujuan
5) Diterima di sekolah/Perguruan Tinggi di provinsi tujuan.
d. Mutasi sah apabila mendapat Surat Keputusan mutasi dari KONI Provinsi asal.
Kurang dilibatkannya Pengprov. Cabor didalam panitia keabsahan atlet (Pengrov. Cabor yang paling tahu tentang atletnya).
ID Card terbit tidak sesuai dengan Surat Keputusan dari Tim Keabsahan.
Ada atlet mutasi yang tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas untuk memperkuat kontingen Kaltim pada Pra PON dan PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat, karena mereka masih terdaftar dan memperkuat daerah asalnya di Pra PON dan PON.
Dengan prosedur mutasi yang panjang ini diperlukan waktu dan ketelitian tim keabsahan untuk menetapkan sah atau tidaknya atlet mutasi tersebut.
Sedangkan penentuan nama-nama atlet (entry by name) waktunya juga sangat mepet mendekati waktu pembukaan Porprov. V tahun 2014 Kaltim. Waktu yang pendek inilah mengakibatkan penetapan sah atau tidaknya atlet tidak akurat.
Pendaftaran atlet peserta hanya dapat dilakukan oleh KONI Kab/Kota (Peraturan Porprov. V Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 tentang Kepesertaan).
KONI Kutai Timur dilantik tanggal 7 Nopember 2014 sedangkan pelaksanaan Porprov. V Tahun 2014 Kaltim tanggal 05 sampai dengan 18 Nopember 2014, timbul pertanyaan: “siapa yang mengirim Kontingen KUTIM pada Porprov. V Tahun 2014 di Kaltim tersebut?”. Berdasarkan Peraturan Porprov. V Tahun 2014 tersebut yang dijadikan dasar penyelenggaraan Porprov. V Tahun 2014 maka keikutsertaan Kontingen Kabupaten Kutai Timur (KUTIM) tidak sesuai aturan, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama.
III. Dewan Hakim
a. Sulitnya menghubungi Dewan Hakim apabila mengajukan protes
b. Sering tidak ada di tempat.
c. Seharusnya Dewan Hakim seluruhnya dari KONI Prov. Kaltim untuk menjaga netralitas.
d. Protes-protes yang diajukan sering tidak mendapat tanggapan.
IV. Panitia Pelaksana
a. Panitia Pelaksana (Panpel) kurang melibatkan personil Pengprov. Cabor (menjaga netralitas)
b. Adanya intervensi dari Pengurus KONI Kota Samarinda terhadap Panpel Cabor Dayung karena tidak dimainkannya atlet mutasi yang tidak memenuhi syarat.
c. PB Porprov. V tahun 2014 sering tidak ada di tempat pada saat acara penyerahan medali/UPP.
d. Pemindahan tempat pertandingan kurang dipublikasikan sehingga mengakibatkan kekecewaan penonton.
V. Petugas Pertandingan
a. Keterbatasan jumlah petugas tim medis dalam setiap pertandingan.
b. Keterbatasan dan kesiapan petugas keamanan dalam mengantisipasi kericuhan di tempat pertandingan (kasus tinju).
c. Pemahaman petugas pertandingan terhadap peraturan pertandingan (rule of the game) masih perlu ditingkatkan.
d. Perubahan peraturan pertandingan terlambat disampaikan kepada ofisial peserta.
VI. Fasilitas Pertandingan
Sarana fasilitas IT PON XVII tahun 2008 tidak dimanfaatkan, yang berakibat akurasi rekaman data tidak akurat.
VII. Kericuhan Cabor Tinju
Porprov. V tahun 2014 di Samarinda pada Cabor Tinju yang digelar di Gedung Graha KNPI jalan A. Wahab Syahrani Samarinda karena kericuhan. Kericuhan terjadi dipicu dalam babak semifinal kelas 60 kg antara petinju Samarinda Tono Adonara melawan petinju dari Kabupaten PPU bernama M. Ramdhan. Pada akhir ronde pertama petinju Tono Adonara dinyatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan oleh wasit setelah mendapatkan advis dari dokter karena alis kanannya robek dan berbahaya bagi petinju yang bersangkutan dan wasit memenangkan petinju M. Ramdhan. Hal ini menimbulkan ketidak puasan dari petinju Tono Adonara dan pendukungnya maka terjadilah pengeroyokan terhadap petinju M. Ramdhan dan Pelatihnya, mengakibatkan petinju M. Ramdhan pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit Siaga Ramania PKT Samarinda dan selanjutnya dirawat inap di RS AWS Samarinda.
VIII. KONTINGEN BALIKPAPAN MUNDUR TOTAL DARI PORPROV. V TAHUN 2014
a. Protes yang diajukan Kontingen Balikapan ke Dewan Hakim PB Porprov. V tahun 2014 yang tidak ditanggapi.
b. Sulitnya komunikasi dengan Dewan Hakim Proprov. V Kaltim 2014.
c. Dewan Hakim sering tidak ada di tempat dan sering tidak lengkap.
d. Seharusnya Dewan Hakim seluruhnya dari KONI provinsi Kaltim.

APA DAMPAK TERHADAP PERKEMBANGAN OLAHRAGA DI KALTIM (PRA PON, PON, TARGET PON DLL)
a. Dengan mundurnya kontingen Balikpapan maka atlet yang belum bertanding belum diketahui prestasinya.
b. Hubungan KONI Balikpapan dengan KONI Kaltim terjadi disharmonis (perlu mediasi).
c. PB. Porprov V Kaltim dinilai kurang professional dalam menyelenggarakan event porprov. Sehingga berdampak kurang maksimalnya penjaringan atlet potensial.
d. Kurangnya kepercayaan KONI Kab/Kota peserta terhadap Pemerintah Kota Samarinda yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Porprov V Kaltim 2014.
C. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Dengan hasil monitoring yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Porprov. V Tahun 2014 tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh KONI Prov. Kaltim:
a. Peraturan Porprov. V tahun 2014 (SK Ketua KONI Kaltim; SKEP-052.1 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014).
b. Pokok-pokok PenyelenggaraanPorprov. V (SK Ketua KONI Kaltim; SKEP-052 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014) tidak seluruhnya dilaksanakan secara konsekuen.
2. Beberapa KONI Kab/Kota peserta Porprov. V tahun 2014 merasa dikecewakan dan menilai bahwa PB Porprov. V tahun 2014 tersebut tidak sukses penyelenggaraan.
3. Semboyan sukses Prestasi, Sukses Pelaksanaan, Sukses Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan tidak tercapai.
4. Upaya penjaringan atlet potensial untuk Pra PON dan PON XIX tahun 2015/2016 tidak maksimal.
SARAN
1. Persiapan Porprov. VI Kaltim di Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 yang akan datang perlu mempersiapkan prasarana dan sarana, serta sumberdaya manusia yang benar-benar disiapkan sesuai dengan cabor yang dipertandingkan.
a. Tim Keabsahan yang akan dibentuk pada Porprov. VI tahun 2018 harus benar-benar melaksanakan peraturan mutasi, baik dalam maupun antar provinsi dengan melibatkan Pengprov. Cabor masing-masing.
b. Mengikutsertakan Pengprov. Seluruh Cabor yang dipertandingkan dalam Porprov. VI tersebut dalam kepanitiaan.
c. Penyelenggaraan Porprov. V Kaltim Tahun 2014 dijadikan pelajaran yang berharga untuk pelaksanaan Porprov. VI Kaltim tahun 2018 di Kabupaten Kutai Timur.
2. Mempublikasikan lebih awal kepada seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat olahraga tentang Pelaksanaan Porprov. VI Kaltim di Sangatta.
3. Entry by Number KONI Kab/Kota Peserta sebaiknya sudah disampaikan ke PB Porprov. Minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan
4. Entry by Name KONI Kab/Kota Peserta sebaiknya sudah disampaikan ke PB Porprov. Minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan

D. PENUTUP
Demikian hasil monitoring Tim Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kalimantan Timur pada Porprov. V Kaltim tahun 2014 di Samarinda dari tanggal 05 s/d 18 Nopember 2014.
Semoga kajian ini menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan Porprov. V Kaltim tahun 2018 di Sangatta.
“SEMOGA KALTIM SUKSES PADA PRA PON DAN PON XIX TAHUN 2016 DI JAWA BARAT”


Leave a comment

Your email address will not be published.

*